Selebtek.suara.com - Anies Baswedan melontarkan kritik soal pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Jokowi yang disebutnya masih kalah dengan era Presiden SBY.
Terkait hal itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut, Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Loh ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu," kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Hedy menegaskan, pada era SBY yang banyak dilakukan adalah perubahan status jalan.
Baca Juga:Shin Tae-yong Berambisi Buat Timnas Indonesia Jadi Kuda Hitam di Piala Asia 2023
"Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," urainya.
Hedy mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedy, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional," beber Hedy.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru itu. Baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah, kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan," lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian yang menyebut Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS), Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal merespons. Ia menyatakan, pembangunan jalan di era Jokowi lebih difokuskan pada jalan tol yang dikenakan pajak.
Baca Juga:Penemuan Mayat dalam Karung Bikin Geger, Polisi Sebut Ada Tanda Kekerasan
"Singkatan jalan tol (Tax on Location) artinya jalan yang dikenakan pajak, sehingga bukan sesuatu yang terlalu pas untuk dibanggakan karena rakyat harus membayar," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).
Iqbal menilai, pembangunan jalan tol yang komersial tidak berdampak langsung kepada rakyat kecuali di momen tertentu seperti mudik. Iqbal kemudian menyoroti jalan di daerah yang rusak dan dibiarkan pemerintah.
"Fenomena jalan rusak di Lampung, Jambi, dan daerah lainnya menunjukan bahwa rakyat menderita akibat pemerintah fokus ke jalan komersial berbanding jalan nasional," bebernya.
