Selebtek.suara.com - Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022)
Presiden ketujuh RI ini pun menginstruksikan jajarannya untuk waspada atas situasi dunia yang tidak normal dan mengantisipasi krisis pangan dan energi.
"Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden, seperti dilansir Setkab.go.id.
Selain itu Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo meminta jajarannya terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.
Selain mencegah terjadinya kebocoran di dua sektor tersebut, harus ada penghematan. Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.
“Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya.
Sementara untuk jangka pendek, ia menginstruksikan agar meningkatkan produksi sehingga tidak bergantung pada impor. “Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya.
Jokowi menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global saat ini.
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujarnya.
Untuk memberikan kelonggaran fiskal, Kepala Negara kembali menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien.
“Saya minta kepada kementerian/lembaga dan BUMN, ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” ujarnya.
